Kesulitan Ajukan Pengisian Kepala OPD, BKPP Tunggu Sekda Baru

blokbojonegoro.com | Sunday, 18 August 2019 14:00

Kontributor : Muhammad Qomarudin

blokBojonegoro.com - Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, sampai saat ini masih kesulitan melakukan pengisian kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong di tataran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebab, surat pengajuan yang dikirim oleh BKPP pada bulan September 2018 lalu, belum mendapat rekomendasi dari Kemendagri.

Sebelumnya, BKPP melakukan pengajuan pengisian 5 kursi kepala OPD yang kosong ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang meliputi Kepala Dinas PU, DPMD, Dinas Perdagangan, Perpusda (Arsip), Dan BKPP namun sampai saat ini belum ada jawaban. BKPP juga sudah beberapa kali menanyakan hal tersebut, bahkan mendatangi Kemendagri namun juga belum ada jawaban.

"Sekitar satu minggu yang lalu saya menugaskan Kabid saya yang mengurusi hal tersebut untuk minta kejelasan, tetapi juga belum mendapat jawaban," ungkap Sekretaris BKPP Kabupaten Bojonegoro, Aan Syabandi.

Untuk saat ini ada 12 Kursi kepala OPD yang mengalami kekosongan pasca rotasi pimpinan OPD 3 bulan lalu. Kedua belas kursi tersebut meliputi Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Peternakan, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Innspektorat, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP). Posisi pimpinan di 12 OPD tersebut saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

"Kita tunggu kejelasan pengajuan 5 kursi OPD terlebih dahulu, jika sudah ada kejelasan kita kembali ajukan 7 lagi," ujar Aan Syabandi.

Sembari menunggu rekomendasi Kemendagri, BKPP saat ini juga fokus terhadap proses pengisian Sekretaris Daerah (Sekda). Sebab, untuk saat ini jabatan Sekda juga masih diisi Plt, dalam hal ini dijabat oleh Kepala Bakorwil Bojonegoro, Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno.

"Tugas pak Abimanyu sekarang fokus melakukan pengisian Sekda baru. Sehingga kedepanya, Sekda baru mempunyai tugas melakukan pengisian kepala OPD baru," lanjutnya kepada blokBojonegoro.com.

Aan Syabandi juga menjelaskan, kesulitan melakukan pengisian kepala OPD sebenarnya tidak dialami oleh Bojonegoro saja, melainkan beberapa Kabupaten di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Sebab, ada rekomendasi baru yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

"Sekarang ada aturan baru dan ini juga baru keluar satu minggu yang lalu, untuk proses pengajuan pengisian kepala dinas yang kosong harus diajukan 3 bulan sebelumnya dan juga untuk calon Kepala OPD harus melalui persetujuan dari kemendagri terlebih dahulu," imbuhnya.[din/ito]

Tag : Bkpp, Bojonegoro

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini