Kontributor: Muhammad Qomarudin

blokBojonegoro.com - Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 152 tahun 2019 tentang cukai rokok, mendapat tanggapan serius anggota DPR RI, Farida Hidayati. Politisi perempuan PKB itu menilai aturan tersebut belum memihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan industri tembakau.

"Aturan PMK tentang cukai rokok belum memihak pada rakyat kecil, khususnya petani tembakau dan cengkeh. Kenaikan sebesar 23 persen hingga 29 persen bisa mengancam industri tembakau yang menyerap banyak tenaga kerja," kata Farida saat melihat salah satu pabrik rokok kretek di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (5/11/2019).

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IX (Bojonegoro - Tuban) itu menilai, jika industri tembakau tidak berproduksi, maka yang kasihan buruh dan petani tembakau. Termasuk ratusan karyawan perusahaan rokok kretek di Bojonegoro, dimungkinkan mereka terancam dirumahkan.

"Untuk itu saya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Jika memang cukai rokok harus naik, tetap mengutamakan kesejahteraan para petani dan buruh, bukan perusahaan besar," ungkapnya.

Ditambahkan, sebab dengan adanya kenaikan cukai rokok tersebut, maka akan mempengaruhi biaya produksi hasil tembakau dan cengkeh. Efeknya adalah pengurangan produksi dan serapan tembakau dari petani.

"Kenaikan cukai rokok tetap harus mengutamakan kesejahteraan petani dan buruh, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga untuk menghindari menjamurnya pabrik rokok ilegal," imbuhnya.

Farida berharap kebijakan pemerintah ke depan lebih memihak pada buruh dan petani kecil. "Harapannya pemerintah kedepan lebih memperhatikan sektor-sektor kecil dan menengah. Karena mereka merupakan tulang punggung perekonomian bangsa," harapnya.

Tampak saat mengunjungi perusahaan rokok kretek, Farida merasakan pentingnya perusahaan rokok bagi masyarakat kecil yang mempekerjakan mayoritas perempuan. Dimungkinkan keberadaan industri rokok kretek tersebut menjadi pekerjaan utama, bagi masyarakat. [rud/lis]