Reporter: Muhammad Qomarudin

blokBojonegoro.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (14/11/2019).

PMII mendesak agar Bupati Bojonegoro untuk menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan uang rakyat yang didepositokan. Serta, mendorong penegak hukum dalam hal ini BPK, KPK, Kejari dan Polres Bojonegoro mengusut tuntas dugaan penyelewengan uang rakyat yang didepositokan.

Mereka menyoroti terkait anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 mencapai Rp2,1 triliun  yang kemudian dimasukan di APBD 2019 pada perubahan PAPBD. Secara tidak langsung APBD yang semula terdapat Rp4,8 Triliun ditahun Rp2019 menjadi Rp7,1 triliun, karena ditambah anggaran Silpa sebesar Rp2,1 Triliun.

Ketua PC PMII Bojonegoro, M Nur Hayan mengatakan, sebelumnya PMII telah melakukan diskusi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro pada sebelumnya.

Pada diskusi tersebut PMII mendapatkan data terkait Desposito yang dilakukan Pemkab sebesar Rp2,9 triliun kebeberapa bank seperti bank BRI sebesar Rp1,5 triliun, Bank BNI Rp100 Miliar, Bank Mandiri 50 Miliar dan Bank Jatim sebesar Rp1,25 triliun. Padahal, lanjut Hayan, ada banyak Bank di Kabupaten Bojonegoro mengapa memilih keempat Bank tersebut.

"Kami menduga ada ada pemberian cass back atau gratifikasi antara empat bank dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro," ungkap Nur Hayan.

Di sisi lain PMII juga menemukan sebuah kejanggalan terkait dengan perbedaan bunga deposito. Selain itu, terdapat juga kejanggalan dalam dua lampiran data dengan nomor surat yang sama, tetapi isinya berbeda, maka dari itu perlu ada kejelasan sedetail-detailnya.

"Kami juga menduga ada permainan dibalik kedok desposito, sehingga kami menduga ada permainan dibalik kedok desposito," lanjut Hayan.

Masa aksi juga sempat bersitegang dengan masa keaamanan lantaran dilang masuk kedalam kantor Bupati maupun Wakil Bupati Bojonegoro. Sebab, mereka hanya ingin bertemu dengan orang pertama maupun kedua Kabupaten Bojonegoro ini.

Pada beberapa hari lalu PMII juga sempat mengajukan surat untuk melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro terkait permasalahan ini. Namun, audiensi tersebut dibatalkan lantaran Bupati Bojonegoro ada kesibukan lain.

"Kita di sini tidak ingin rusuk bapak, kita hanya ingin bertemu dengan pimpinan kami untuk membahas masalah ini," jelasnya kepada pihak keamanan.

Sebelum membubarkan diri, masa aksi juga menyerahkan sebuah kartu kuning kepada pemkab Bojonegoro, sebagai tanda bahwa Bojonegoro sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan informasi yang didapat, pada hari ini Bupati sedang berada di Bogor dan Wakil Bupati berada di Surabaya untuk mendatangi undangan.

"Jika hal ini tidak ada kejelasan dan pembahan dari Pemkab Bojonegoro kita akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak, karena kita juga menginginkan Bojonegoro lebih baik lagi," pungkasnya.[din/lis]