Ahmad Supriyanto: Posisi Bahlil di DEN Harus Perjuangkan Keadilan bagi Daerah Penghasil Migas

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Pelantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Januari 2026 dinilai memiliki arti strategis bagi Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Hal itu dipaparkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, yang mana menguatkan posisi Bahlil di DEN membuka peluang lebih besar bagi daerah penghasil migas untuk terlibat langsung dalam perumusan dan pengawasan kebijakan energi nasional.

"Pelantikan ini menjadi babak baru bagi Bojonegoro. Sebagai daerah lumbung energi nasional, kami berharap akses kebijakan ke pusat semakin dekat, sehingga kepentingan daerah penghasil benar-benar terakomodasi," kata laki-laki yang akrab disapa Mas Pri ini saat dikonfirnasi blokBojonegoro.com.

Ia menilai DEN memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan swasembada energi nasional, sekaligus memastikan daerah tidak hanya menjadi penyedia sumber daya, tetapi juga penerima manfaat yang adil.

Meski Bojonegoro telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) migas hingga belasan triliun rupiah dalam lima tahun terakhir, Mas Pri mengakui isu keadilan masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. "Migas memang menjadi motor utama pembangunan dan sumber penting Pendapatan Asli Daerah. Namun, masih ada pandangan bahwa Bojonegoro seperti miskin di atas lumbung migas karena ketergantungan pada sektor hulu tanpa diimbangi hilirisasi," urainya.

Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah memastikan sektor migas mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri turunan di daerah. Ada sejumlah kebijakan mendesak yang perlu diperjuangkan agar daerah tidak hanya menjadi penonton. Salah satunya adalah mendorong hilirisasi industri migas di Bojonegoro agar nilai tambah ekonomi dan multiplier effect dapat dinikmati langsung oleh masyarakat lokal

"Kami mendorong agar ada industri pengolahan migas di daerah. Jangan hanya mengirim bahan mentah ke luar, sementara warga sekitar ladang migas tidak merasakan dampak ekonominya secara maksimal," tegas pria yang menjabat Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui regulasi penyerapan tenaga kerja daerah yang tersertifikasi, bekerja sama dengan BPSDM Kementerian ESDM. Transparansi dan keadilan dalam pembagian DBH migas antara pusat dan daerah juga dinilai perlu diperkuat.

Sebagai partai yang secara nasional dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, Golkar Bojonegoro menaruh harapan besar agar kepemimpinan Bahlil di DEN mampu menjadi jembatan aspirasi daerah penghasil energi.

"Kami berharap kebijakan swasembada energi Prabowo–Gibran benar-benar melibatkan peran aktif BUMD Bojonegoro dan memprioritaskan proyek strategis daerah, seperti perluasan jaringan gas rumah tangga yang langsung dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Pihaknya juga menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat agar kebijakan energi tidak semata berorientasi pada angka produksi, tetapi berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Energi harus untuk rakyat. Warga di sekitar ladang migas harus mendapatkan akses energi murah, sekaligus pusat perlu membantu Bojonegoro menyiapkan fondasi ekonomi alternatif agar pasca-migas nanti daerah tidak mengalami keterpurukan," pungkasnya, Jumat (30/1/2026). [feb/mad]