Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Bojonegoro mendapatkan penghargaan dan dana insentif Rp5,9 Miliar dari Pemerintah Pusat, sebab berhasil menekan angka stunting.
Salah satu Praktisi Hukum di Kabupaten Bojonegoro mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan pemerintah desa penerima program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 tetap menjaga profesionalitas, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Langkah pencegahan tindak korupsi khususnya gratifikasi berkaitan dengan jabatan, Bupati Bojonegoro Setyo Wanoho menerbitkan dan menetapkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Hingga akhir tahun 2025, Pemkab Bojonegoro telah mencairkan insentif bagi marbot dan modin wanita (Monita), serta takmir masjid. Bagi penerima, insentif tersebut bukan sekadar bantuan ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian yang selama ini dijalankan dengan ikhlas di tengah masyarakat.
Usai viral di media sosial (Medsos), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akhirnya turun tangan untuk menangani jalan poros desa di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.
Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan profesionalisme anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Selasa (11/11/2025).