Warisan geologi tak hanya menyimpan jejak sejarah bumi, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Potensi itu coba dioptimalkan melalui pengembangan Geosite Kedung Lantung di Desa Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagai destinasi wisata edukasi berbasis konservasi dan pemberdayaan warga.
Masyarakat perlu memahami cara menggunakan layanan keuangan secara bijak agar tidak terjebak pinjaman berbunga tinggi maupun penawaran investasi yang tidak masuk akal. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Komisi XI DPR RI menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis (15/10/2026).
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 masih belum optimal. Hingga 12 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp2,90 triliun atau 46,46 persen dari total anggaran sebesar Rp6,25 triliun.
Mengantisipasi genangan air di Kota Bojonegoro, salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemkab Bojonegoro mengajak semua pihak membuat sumur resapan dan biopori. Bahkan, di area perkantoran Pemkab Bojonegoro ke depan, seluruh OPD maupun perkantoran swasta diharapkan membuat langkah yang sama.
Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat pemahaman dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan melalui Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (8/10/2026).
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro mengklaim Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) mampu menghasilkan produksi telur dengan nilai mencapai sekitar Rp306 juta per hari.
Komisi C DPRD Bojonegoro menyemprot sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hanya melakukan penanganan bencana ketika telah memasuki darurat. Komisi C meminta para OPD agar melakukan mitigasi jangka panjang.
Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Abadi Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro, harus tertunda. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut dikeluarkan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima Bantuan Sosial (Bansos) Uang Usaha Ekonomi Produktif. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Sehari melepas jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, langsung dilantik dan menduduki jabatan spesial, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).