Menko PMK Tegaskan Sekolah Tetap Tatap Muka, Daring Belum Jadi Urgensi
Menko PMK Prof Pratikno (tengah) bersama KH. Muhammad Rofiq Sahal dari Ponpes Attanwir owner Blok Media Group

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Pemerintah memastikan wacana pembelajaran daring bagi siswa sekolah di tengah situasi krisis global batal diterapkan. Kegiatan belajar mengajar tetap diutamakan berlangsung secara tatap muka atau luring agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, pembelajaran siswa tetap diprioritaskan berjalan secara offline di tengah kondisi global yang sedang terjadi. Keputusan tersebut, kata dia, merupakan hasil koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri Agama (Menag).

Pratikno menyebut, sektor pendidikan harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh sampai menimbulkan learning loss. Pemerintah menilai, meski sempat muncul pembahasan soal kemungkinan pembelajaran hybrid, namun opsi sekolah daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," kata Pratikno seperti dilansir oleh Kemenko PMK, dikutip dari detikcom pada Rabu (25/3/2026).

Dalam arahannya kepada jajaran kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK, Pratikno juga menegaskan bahwa situasi krisis global justru harus menjadi momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional, termasuk di bidang pendidikan. Pemerintah, lanjutnya, tetap menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong efisiensi di berbagai bidang, mulai dari optimalisasi rapat secara daring, pembatasan perjalanan dinas nonesensial, hingga penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur. Namun, kebijakan efisiensi itu tidak diterapkan pada pembelajaran siswa di sekolah. 

"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," lengkapnya.

Dengan demikian, siswa di seluruh Indonesia dipastikan tetap mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah, sementara pemerintah tetap mengedepankan kualitas pendidikan di tengah tantangan krisis global. [feb/mad]