Kesadaran perusahaan daftarkan hak karyawan baik untuk fasilitas kesehatan maupun ketenagakerjaan masih rendah. Terbukti masih minimnya perusahaan yang memenuhinya. Padahal perusahaan wajib membayar 2 persen untuk jaminan sosial karyawan.
Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya dari enam perguruan tinggi, dipastikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) ditunjuk menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro.
Menanggapi isu kecurangan pengisian perangkat desa, Bupati Bojonegoro Suyoto, menjamin tidak akan ada kecurangan. Pemkab akan memantau proses pengisian perangkat desa mulai dari penyerahan berkas sampai hasil tes seleksi.
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus penanggulangan kemiskinan maka kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Bojonegoro menggarap sentra sentra industri ekonomi pedesaan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Seperti hari ini, Kamis (31/8/2017) pagi tadi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Bersama Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan.
Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk penentuan pihak ke tiga. Rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersiap melakukan seleksi perangkat desa serentak di Kota Ledre bulan Oktober mendatang.
Rencananya soal yang digunakan ujian perangkat desa serentak 2017 di Kabupaten Bojonegoro akan disimpan di Polres Bojonegoro. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan soal dan menjaga transparansi serta akuntabel dalam proses pengisian perangkat tersebut.
Menjelang hari raya Idul Adha, PT. KAI Daop 8 Surabaya sudah bersiap mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Sehingga badan usaha plat merah yang menangani jasa transportasi kereta api (KA) di wilayah Surabaya itu menyiapkan KA tambahan.
endekati hari raya idhul Adha, banyak pedagang hewan khususnya pedagang kambing dan domba bermunculan di pinggir-pinggir jalan di Bojonegoro. Namun, dengan semakin maraknya penjual hewan kurban tersebut, banyak pedagang yang tidak memperhatikan lokasi yang nyaman untuk hewan kurban tersebut.
Otonomi daerah yang kebablasan membuat penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tak terkendali. Sejak diserahkannya kewenangan penerbitan IUP ke daerah pada 2009, ada sekitar 10.000 IUP baru.
Semua desa yang mengalami kekosongan perangkat diwajibkan melakukan pengisian perangkat desa serentak. Namun desa boleh tidak melaksanakan asalkan ada alasan yang mendesak untuk tidak melakukan pengisian.