Kemenag RI menargetkan pembangunan 271 Balai Nikah dan Layanan Keagamaan berkonsep green building sepanjang 2026. Langkah ini sebagai bagian dari penguatan infrastruktur layanan keagamaan yang ramah publik, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk terus menekan angka kemiskinan dan memperkuat kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga, terus dilakukan Pemkab Bojonegoro. Salah satunya lewat program Pelatihan Pekarangan Mekar Ayu yang menargetkan menyasar 1.800 warga kurang mampu. Mereka tersebar di lima lokasi strategis untuk mengubah lahan pekarangan menjadi sumber pangan produktif dan pendapatan tambahan.
Pemkab Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027. Kegiatan yang digelar Jumat (23/01/2026) ini menjadi ruang strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Program Domba Kesejahteraan, Pemkab Bojonegoro makin banyak dirasakan warga. Tahun 2025, program ini menyasar 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan ditingkatkan menjadi 3.325 KPM pada tahun 2026.
Layanan Angkutan Pelajar (Apel) gratis di Kabupaten Bojonegoro sempat terhenti pada awal tahun 2026. Program yang telah berjalan sejak Maret 2025 itu berhenti sementara lantaran terkendala proses administrasi yang belum rampung.
Di momen bersejarah itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono sekaligus memberikan penghargaan pada tujuh (7) tokoh inspiratif di Kabupaten Bojonegoro. Tokoh inspiratif ini dinilai memiliki kontribusi luar biasa dalam menjaga eksistensi kekayaan bumi dan budaya di Bojonegoro. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi mereka dalam bidang konservasi, edukasi, dan penelitian.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.
Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat. Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan pembaruan data Kartu Keluarga (KK), baik melalui proses perubahan data, pecah KK, maupun penambahan anggota keluarga baru.
Pemkab Bojonegoro terus melakukan langkah strategis dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Salah satunya dengan penandatanganan komitmen sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkung Pemkab Bojonegoro, Selasa (20/01/2026).