Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya Puguh Wiji Pamungkas, menggagas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja: Pembuatan Roti dan Kue, di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kamis (6/11/2025) kemarin.
Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam rapat paripurna, Kamis (6/11/2025) kemarin. Agenda ini menjadi kelanjutan dari Nota Penjelasan Raperda yang disampaikan Gubernur pada 20 Oktober 2025.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
Sebanyak 60 pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengikuti retreat di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0813 Bojonegoro. Kegiatan ini, bakal berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 7–9 November 2025.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel & Resto MCM Bojonegor, Kamis (6/11/2024).
Sebanyak 262 jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dibangun pada tahun 2025 ini. Pembangunan jembatan ini agar konektivitas antar wilayah ini semakin lancar, menambah produktifitas ekonomi masyarakat, serta memudahkan mobilitas kegiatan.
Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu juga untuk memastikan ketersediaan barang di pasaran.
Sebanyak 33 desa di Kabupaten Bojonegoro bakal memiliki mobil siaga. Hal ini, merupakan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam menuntaskan seluruh desa agar memiliki kendaraan siaga tersebut.