Skip to main content

Category : Berita Sebelumnya


Program Bojonegoro Klunting Tidak Masuk Akal (Omon-omon)

Menelaah Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tetang "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tentu dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berita Foto

Gayeng Memahami Platform Digital

Kominfo Jatim menghadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Budiono, S.Sos., M.AP, Owner/Founder Blok Media Group, Muhammad Abdul Qohhar, S.Sos.I., M.Si, Dosen UNIGORO Dr. Abdim Munib, SH., MH, serta perwakilan Dinas Kominfo Bojonegoro M. Elfa Rodian Putra.

DPR RI H. Eko Wahyudi Pasang Badan Menangka Wahono-Nurul di Pemilihan Bupati Bojonegoro 2024

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) H. Eko Wahyudi, pasang badan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim 2024. Termasuk, politisi Partai Golkar ini juga serius untuk mengantarkan kemenangan Wahono-Nurul dalam Pilkada Bojonegoro tahun ini.

Didukung PEPC dan SKK Migas, 15 Jurnalis Ikuti UKW IJTI

15 jurnalis mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi jurnalis ini, didukung Pertamina EP Cepu Zona 12 (PEPC) dan SKK Migas Jabanusa di Kabupaten Bojonegoro, Jumat-Sabtu (15-16/11/2024).

HUT YKIB ke-9, Melangkah Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro (YKIB) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 tahun pada 20 November 2024. Pada perayaan HUT kali ini, YKIB mengusung tema yakni “Melangkah Bersama mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pembahasan UMK Bojonegoro 2025 Belum Final

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, Jawa Timur hingga kini belum membahas besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025. Disperinaker beralasan pembahasan UMK 2025 masih menunggu surat dari Gubernur Jawa Timur.