100 an lebih konten kreator dan influencer se Kabupaten Bojonegoro akan berkumpul bersama Rabu (19/11/2025) malam di D'Konco Cafe, Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Pagelaran akrab Bojonegoro Influencer Summit (BIS) 2025 dengan Tema "Kolaborasi, Inovasi dan Tumbuh Bersama", BIS 2025 akan menghadirkan banyak pemantik diskusi yang luar biasa.
Proses rekrutmen Tenaga Pendamping BUM Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 telah memasuki tahapan krusial. Setelah melalui proses verifikasi berkas lamaran yang ketat, Panitia Seleksi hari ini resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi.
Ketika ajal datang kepada seorang Muslim, umat Islam yang masih hidup punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya sesuai tuntunan syariat. Di antara rangkaian pengurusan ini adalah shalat jenazah yang di dalamnya terdapat doa-doa kebaikan untuk almarhum.
Sebuah inisiatif berbasis kampanye kepedulian muncul dari Kelompok 7 Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis melalui proyek Mata Kuliah Filsafat Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur membuat konsep kampanye ambisius bernama “Bela Rasa UPNVJT”.
Sebanyak 100 siswa perwakilan OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Bojonegoro mengikuti program dari DPRD Provinsi Jawa Timur "Squad Dewan: Suara Gen-Z untuk Demokrasi".
Proses persidangan kasus pembacokan di Musala Al-Manar, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang menewaskan dua jemaah salat subuh, memasuki fase krusial dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.
Potensi besar budidaya ikan di Jawa Timur kembali mendapat sorotan usai Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Emil menilai sektor ini menyimpan peluang besar yang perlu diperkuat lewat regulasi.