blokBojonegoroTV
Hibatullah IIBS Hadir di Bojonegoro Tawarkan Pendidikan Berstandar Internasional
Hibatullah IIBS Hadir di Bojonegoro Tawarkan Pendidikan Berstandar Internasional
Hibatullah IIBS Hadir di Bojonegoro Tawarkan Pendidikan Berstandar Internasional
Dengan berbagai program dan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif, Pemkab Bojonegoro optimis bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 8,98% pada tahun 2026. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 11,69 %.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk mewujudkan desa yang mandiri partisipatif dan akuntabel. Guna mencapai target tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar pembinaan bagi anggota (Badan Permusyawaratan Desa) BPD Se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu (16/7/2025).
Di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, dengan berbagai program dan intervensi yang dilakukan secara kolaboratif, Pemkab Bojonegoro optimis bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 8,98% pada tahun 2026. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 11,69%.
Rangkaian NU Fest 2025 PCNU Bojonegoro bersama Banom akan dimulai dengan Khataman Al Qur'an. Yakni pada Jumat, 1 Agustus 2025, serentak pukul 15.30 WIB.
Digelar pada 2-3 Agustus 2025, PCNU Bojonegoro beserta Banom PC GP Ansor, PC Fatayat NU, IPNU dan IPPNU menggelar pelantikan bersama. Dikemas dalam rangkaian NU FEST 2025, tema utama yang diambil adalah "NU Consolidation: Konsolidasi Jama'ah untuk Kemandirian Jam'iyah".
Untuk memastikan pembinaan kedisiplinan prajurit berjalan optimal, Tim Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan (Waslakgiat) dari Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat AD) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Militer Dasar (Permildas) di Kodim 0813 Bojonegoro, Rabu (16/7/2025).
Dirangkai dengan syukuran Jemaah Haji tahun 2025, Pengurus Cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan MTP IPHI Kecamatan Kanor, resmi dikukuhkan.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pembebasan pajak daerah menyasar 878.392 Obyek Pajak.
Program pembebasan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bukan sekadar program reguler Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain dimanfaatkan warga, program ini menguatkan fiskal daerah.