Meski Pro-Kontra, Mensos Sebut Stiker “Keluarga Miskin” di Bojonegoro Efektif

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.

Meski begitu, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tersebut. Penempelan stiker dinilai sebagai upaya mendorong transparansi data sekaligus mempermudah proses verifikasi penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Hal tersebut, diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf saat sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro. Menurutnya, kebijakan itu pada prinsipnya sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia tidak menampik adanya potensi dampak sosial yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Langkah itu (Penempelan Stiker ‘Keluarga Miskin’) saya kira efektif. Di daerah lain seperti Bengkulu juga menerapkan hal serupa dan hasilnya cukup efektif,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu, Rabu (21/1/2026).

Gus Ipul menjelaskan, setiap daerah memiliki kewenangan dan pendekatan masing-masing dalam melakukan verifikasi data bantuan sosial (Bansos). Metode penempelan stiker yang diterapkan di Bojonegoro merupakan salah satu inovasi untuk memastikan data penerima tetap valid dan akurat.

 Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan, sistem verifikasi berbasis data membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya dari penerima bantuan itu sendiri.

“Karena sistem verifikasi dilakukan berbasis sistem, maka warga yang merasa sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan diharapkan segera melapor,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah menempelkan stiker pada 50.987 KPM dari total lebih dari 200 ribu KPM yang mengacu pada Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda). Proses ini masih akan terus berlanjut seiring pemutakhiran DTSEN. [riz/mad]