Reporter: Muhammad
blokBojonegoro.com - Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 35 di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 27-31 Agustus 2026, para kiai sepuh menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Sejumlah kiai sepuh yang hadir dalam forum tersebut, antara lain Mustasyar PBNU KH Anwar Manshur, KH Ma’ruf Amin dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo), KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir (Kajen), KH Muhibbul Aman Aly (Pasuruan) dan KH Abdullah Ubab Maimoen (Rembang).
Seperti dikutip dari nu.or.id, Forum yang berlangsung selama sekitar satu jam ini membuahkan tujuh poin tausiyah yang ditujukan kepada muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto. Berikut poin lengkap yang dibacakan KH Muhibbul Aman Aly:
1. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyyah diniyyah ijtima'iyah yang menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah serta memegang teguh khittah nahdliyyah. Jagalah keluhuran misi, merwah, dan kehormatan jamiyah. Jauhkan Muktamar dari segala tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan akhlakul karimah.
2. Muktamar adalah forum permusawatan para kiai, ulama dan pemegang amal jamiyah. Bermusyawarahlah dengan akal sehat, hati yang jernih, dan akhlak yang mulia. Pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan memilih pemimpin yang tidak baik. Utamakan kemaslahatan jamiyah, perkuat persatuan dan hindari pertikaian.
3. Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah maqam keulamaan. Jaga kehormatan dan martabatnya. Jangan nodai proses penentuan AHWA dengan transaksi, tekanan, rekayasa atau cara-cara yang tidak terpuji, yang mencederai kemuliaan para ulama.
4. Muktamirin adalah pemegang kedaulatan dalam Muktamar. Hormati hak dan kemerdekaannya. Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan.
5. Kepada pemerintah, kekuatan politik dan seluruh pihak di luar jamiyah. Para ulama menyerukan agar menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan muktamar. Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan muktamar.
6. Para kiai sepuh menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi menghormati kemandirian Nahdlatul ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses Muktamar, forum berharap kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang tegas. Para kiai siap menghadap Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU.
7. Menyerukan kepada pihak-pihak yang mengacaukan proses Muktamar untuk segera menghentikan tindakannya karena orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji itu. [mad]
