Skip to main content

Category : Tag: Dprd


Kolom

Mengurai Anomali DTSEN Bojonegoro: Ketika Data Tidak Sekadar Angka

Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.

12 SPPG di Bojonegoro Dihentikan Gegara IPAL Tak Sesuai Standar

Sebanyak 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini, dilakukan karena ditemukan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah SPPG belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, bahkan belum memiliki.

Ground Checking DTSEN di Bojonegoro Segera Rampung, Hasil Final Tunggu BPS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.

Perkuat Kepedulian Sosial, PKB Bojonegoro Kurban 8 Sapi dan 17 Kambing

Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan DPC PKB Bojonegoro untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat melalui penyembelihan hewan kurban. Tahun ini, partai berlambang bola dunia itu menyembelih sebanyak 8 ekor sapi dan 17 ekor kambing yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro.

Polisi Periksa Pelapor Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Bojonegoro

Penanganan laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto atau SP terus bergulir. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mulai melakukan pendalaman dengan memeriksa pelapor berinisial MH di Mapolres Bojonegoro, Senin (25/5/2026).

Bahas LKPJ Khofifah, DPRD Jatim Beri Catatan soal KUR dan Pendidikan

DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.