Isu mundurnya Anna Muawanah dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro semakin mengerucut. Kabar terkini, posisi tersebut telah dijabat oleh Fauzan Fuadi.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Pada pemilihan legislatif (Pileg) di Kabupaten Bojonegoro, dari 50 anggota DPRD terpilih, terdapat 18 wajah baru yang bakal mengisi kursi Gedung DPRD Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan 50 nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terpilih periode 2024-2029.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 tingkat kabupaten, salah satunya rekapitulasi hasil pemilihan legislatif (Pileg) Anggota DPRD Bojonegoro, Jumat (1/3/2024) lalu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 tingkat kabupaten, Jumat (1/3/2024) lalu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 tingkat kabupaten, Jumat (1/3/2024).
Penghitungan surat suara pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 untuk DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Timur (Bojonegoro-Tuban) tampak masih terus berjalan.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah membahas peraturan turunan untuk mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Menanggapi proses yang saat ini tengah berlangsung, petani tembakau yang ada di Bojonegoro menolak keras dan sangat keberatan.
Seratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Sekitar Rel kereta Api Sumbang (Pasirkambang) wadul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Mereka menilai tarif sewa lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ia tempati, dinilai mahal.