Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada Triwulan II 2026 belum membuat Komisi B DPRD Jawa Timur sepenuhnya puas. Komisi yang membidangi sektor perekonomian itu justru mempertanyakan kecukupan anggaran untuk menopang sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur memasuki tahap akhir. Komisi E DPRD Jatim menargetkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas dapat dituntaskan dan disahkan pada Agustus 2026.
Komisi B DPRD Bojonegoro melakukan peninjauan langsung ke proyek eksplorasi Lapangan Banyu Geni sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis di sektor energi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan, melibatkan masyarakat sekitar, serta mengedepankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Bersama-sama untuk peduli terhadap kelompok rentan dan penguatan ketahanan keluarga menjadi pesan utama yang disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada kader PKK di Balai Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Jumat (24/7/2026).
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Ahmad Supriyanto mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Karier Internasional Peluang Kerja di Jepang yang diselenggarakan Alfi Study Center di SMK Negeri Kasiman, Kamis (23/7/2026).
Pemkab Bojonegoro menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Program Gayatri bagi para penerima manfaat sebagai langkah awal memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui usaha ayam petelur. Melalui Bimtek tersebut, penerima manfaat dibekali pengetahuan dan keterampilan dari hulu hingga hilir agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Komisi E DPRD Jawa Timur menilai tingginya penyerapan anggaran pada perangkat daerah mitra kerja belum sepenuhnya berdampak terhadap penyelesaian persoalan strategis di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.
Komisi C DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penguatan pengelolaan aset daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Komisi B DPRD Jawa Timur menilai kinerja perekonomian provinsi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat melampaui rata-rata nasional, dengan sektor pertanian, kelautan, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.