Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Mutasi besar-besaran kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kali ini Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan bagi Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional Tertentu, Kamis (20/8/2026).
Gelombang mutasi dan pengambilan sumpah jabatan pegawai fungsional kembali berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sebanyak 504 pejabat fungsional dari berbagai perangkat daerah dilantik dalam kegiatan yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (20/8/2024) siang.
Seleksi Bakal Calon Anggota Majelis Masyayikh Masa Khidmat 2026 – 2031 dimulai. Pendaftaran peserta dibuka 1 - 10 Juni 2026. Proses seleksi ini diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
Sebanyak 85 titik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bojonegoro resmi beroperasi. Operasional puluhan koperasi itu, diresmikan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026) di Kabupaten Tuban.
Menag RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi.
Eks Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiarto dituntut penjara enam tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan tahun 2021.
Dua pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang digelar secara daring. Pelantikan Dua pejabat, yakni Mokhamad Askhuri, S. Pd., M. Pd., sebagai Kepala MIN 2 Bojonegoro, dan Darwadi, S.Pd., sebagai Kepala MAN 5 Bojonegoro, menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi sekaligus upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kemenag, Selasa (21/4/2026).
Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pelayanan cepat, tepat, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sesi I Tahun 2026, Senin (20/4/2026). Kegiatan digelar di Partnership Room Lt 4, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.