Skip to main content

Category : Berita Sebelumnya


DPRD Jawa Timur

Insentif Dokter Spesialis Perlu Evaluasi Infrastruktur

Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.

Blok Cepu di Bojonegoro

ExxonMobil di Blok Cepu Siap Hadapi Target Produksi 2026

Sepanjang tahun 2025, produksi minyak Blok Cepu kembali melampaui target pemerintah. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), sebagai operator salah satu blok terbesar di Indonesia, menunjukkan komitmen tinggi dan kapabilitas operasional dalam menjaga stabilitas produksi serta mendukung ketahanan energi nasional.

DPRD Jawa Timur

Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti Kinerja Jamkrida

Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.

DPRD Jawa Timur

Telur Kotor MBG Magetan Disorot DPRD Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul viralnya temuan telur rebus berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik.

Kejari Bojonegoro Dalami Dugaan Korupsi BKKD 2025

Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.

DPRD Jawa Timur

DPRD Jatim Soroti Impor Indukan Ayam asal AS

Rencana pemerintah mengimpor 580 ribu indukan ayam (parent stock) dari Amerika Serikat menuai perhatian dari DPRD Jawa Timur. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikawal ketat agar benar-benar bertujuan memperkuat sektor pembibitan, bukan justru membebani peternak lokal.