Calon Wakil Bupati Bojonegoro, Kuswiyanto dipariksa Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro, Jum'at (2/3/2018). Pasangan calon (Paslon) yang diusung PAN, Hanura dan Nasdem itu diduga melanggar pelaksanaan kampanye.
Pemkab Bojonegoro benar-benar mempersiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya digelar tahun 2018 ini. Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp.22,6 miliar, untuk gaji CPNS baru nantinya.
Banyaknya hafidz yang ada di Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu turut andil dalam berkiprah di lingkungan masyarakat masing-masing, dengan mendorong masyarakat untuk terus belajar ataupun menghafal kitab suci Al Quran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rencananya akan segera memberikan penghargaan bagi para hafidz atau penghafal Al-Quran sebelum akhir tahun ini. Semestinya dana itu sudah diberikan beberapa waktu lalu, namun masih terkendala belum validnya data para penerima sehingga molor.
Anggaran untuk para penghafal al-quran atau hafidz yang ada di Bojonegoro hingga kini masih belum dicairkan, meski begitu dana itu akan segera diberikan sebelum akhir tahun 2017 ini.
Rancangan anggaran pendapatan tahun 2018 meningkat 13,34 persen, begitu juga dengan rancangan pembelajaan yang diestimasikan meningkat sebesar 13,46 persen. Hal ini tertera dalam Nota Keuangan Bupati Bojonegoro saat Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2018.
Meski tidak sampai finishing lantai 6, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Kecamatan Sumberrejo, pada tahun 2018 mendatang dipastikan sudah bisa ditempati. Pembangunan akan difokuskan pada interior dan bagian dinding sampai dengan lantai III.
Tidak hanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumberrejo yang dipastikan molor. Pembangunan RSUD Sosodoro Djatikoesomo juga tidak tuntas tahun ini, lantaran anggaran yang sejatinya dialokasikan untuk pembangunan RSUD tahun ini disunat dari total anggaran awal.
Pada tahun 2017 ini Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, di mana untuk seluruh Sekolah Dasar (SD) dipastikan tidak ada dana anggaran perbaikan gedung sekolah baik, yang mengalami kerusakan sedang maupun kerusakan berat.
Memasuki tahun 2017, semua pos anggaran tahun 2016 harus sudah terserap seluruhnya. Pasalnya jika tidak terserah akan kembali ke kas daerah.