KH. Nafik Sahal dan Agus Dita Pratama resmi menduduki kursi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Kedua anggota yang sebelumnya menjabat di periode 2019-2024 ini, menggantikan dua anggota DPRD Fraksi PKB yang meninggal dunia, Rabu (9/7/2025).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di gedung setempat, Rabu (9/7/2025).
Lapas Kelas IIA Bojonegoro menggelar deklarasi perang terhadap peredaran narkoba dan handphone (Hp) ilegal di lingkungan setempat. Dalam deklarasi ini, Lapas Bojonegoro berkomitmen akan menindak tegas bagi petugas yang bermain-main soal dua hal ini.
Ibu Bupati Bojonegoro, Cantika Wahono resmi dilantik sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin, Jumat sore (07/03/2025).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, untuk menekan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, selama kepemimpinannya 5 tahun mendatang.
Istri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Dr. Hj. Sri Budi Cantika Yuli atau akrab disapa Bu Cantika Wahono resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Bojonegoro masa jabatan 2025-2030.
Setelah resmi dilantik menjadi Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro, Mas Wahono dan Bu Nurul mendapat kehormatan disalami oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiyanto dan Wapres Gibran Rakabuming.
Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono-Nurul Azizah rencananya Kamis (20/2/2025) dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Setelah mundur dari jadwal yang telah disepakati. Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono-Nurul Azizah bakal dilantik pada 20 Februari 2025 besok, di Istana Kepresidenan, Jakarta bersama Kepala Daerah terpilih pada Pilkada serentak 2024 lalu.
Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto dinilai gagal dalam mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2024. Pasalnya, Pemkab Bojonegoro masuk pada zona merah rentan korupsi.