Semakin dekatnya masa Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro kembali mencermati usulan-usulan publik mengenai Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). KPU Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan bahan untuk diusulkan ke KPU RI.
Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Bojonegoro pada Jumat (26/01/2018) pagi menitipkan 10 orang tahanan ke Lapas Kelas IIA Bojonegoro.
Para guru di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro yang sempat was-was, akhirnya dapat bernafas lega. Pasalnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang bertahun-tahun tidak ada kejelasan, sekarang ini sudah diterima guru tersebut.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Bojonegoro menegaskan jika ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diprioritaskan untuk pemohon pemula.
Kekurangan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari 2018 mencapai 49.097 keping.
Jumlah pemohon pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) pada awal tahun 2018 ini masih ramai.
Dinas Kependudukan dan Catan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro, berencana melakukan tertib administrasi desa. Hal itu disampaikan oleh Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi, Sri Handayani, kepada blokBojonegoro.com, Jumat (29/12/2017) di kantornya, Jalan Pattimura, No. 26A.
Ramainya pemohon untuk mengambil e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) membuat warga antre hingga berdesak-desakan. Hal itu diperparah dengan tidak adanya petugas pengatur antrean.
Menjelang akhir tahun 2017, ruang layanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro penuh sesak. Sebab pengambil Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah dicetak membludak.
Mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mochtar Setyahadi yang menjadi terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2006-2007 senilai Rp13,2 miliar tidak mendapat remisi perayaan Hari Besar Natal.