Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur yang juga istri Wakil Gubernur Emil E. Dardak, Arumi Bachsin terkenal sangat ramah. Dengan siapapun. Bahkan, ketika berkunjung di Kabupaten Bojonegoro belum lama ini bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, ia mengajak warganet untuk mendapatkan informasi yang menarik di blokBojonegoroTV (bBTV).
Kejadian Aksi yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei tahun 2019 yang menolak hasil Pemilu 2019 di ibu Kota, yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat yang telah disusupi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kerusuhan, membuat beberapa tokoh masyarakat prihatin.
Jelang penetapan hasil Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Bojonegoro, masih terbilang kondusif dan aman, bahkan sampai saat ini, Polres Bojonegoro mengklaim bahwa tidak ada masyarakat Bojonegoro yang berangkat ke Jakarta.
Setelah resmi dilantik April lalu, Karang Taruna (Kartar) Gandiwa Desa Ngablak, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro langsung menjalankan salah satu program kerjanya dengan membuka bazar makanan dan bekerja sama dengan Komunitas Karya Jalanan desa setempat.
Setelah rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota selesai dilakukan, giliran KPU Provinsi Jawa Timur menghitung hasil seluruh KPU se-Jawa Timur itu. Namun dalam rapat pleno tersebut Partai Nasdem mensinyalir adanya banyak kecurangan suara.
Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Dander, Kapas, Trucuk dan Bojonegoro, memiliki jumlah pemilih sebanyak 205.000. Sedangkan pengguna hak pilih, sebanyak 169.405.
Kaukus partai politik Kabupaten Bojonegoro berencana akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya dugaan penggelembungan suara, yang menguntungkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan rekapitulasi hasil penghitungan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Rabu (1/5/2019). Beberapa partai politik (Parpol) di Kota Ledre yang mengatasnamakan 'Kaukus Partai Politik' akan menggugat ke Mahamah Konstitusi (MK), karena diduga banyak kecurangan yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Puluhan partai politik peserta Pemilu 2019, mulai hari ini, Jumat (26/4/2019) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Mengawal kelancaran pemilu itu perlu. Tujuannya, agar pesta demokrasi yang dibangun bisa berjalan secara efektif. Guna mewujudkan hal itu, tentu netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu pada semua tingkatan) disinilah diperlukan. Artinya, secara hukum penyelenggara berpihak atau tidak terhadap paslon, realitasnya bisa kita kroscek di lapangan.