Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perlunya percepatan implementasi dana abadi pesantren serta penataan ulang kebijakan beasiswa agar lebih berkeadilan, khususnya bagi bidang non-STEM (Science Technology, Engineering, dan Mathematics. Termasuk dalam bidang non-STEM adalah keagamaan, humaniora, dan ekonomi syariah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang strategi akhir pelaksanaan APBD 2025, persiapan APBD 2026, serta pemanfaatan Dana Abadi Daerah. FGD digelar di ruang Angling Darma, Gedung Pemkab Bojonegoro kemarin.
Kabupaten Bojonegoro akhirnya resmi memiliki Dana Abadi Pendidikan. Hal ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Pendidikan. Dengan anggaran yang ditarget Rp3 triliun, memastikan keberlanjutan pendanaan sektor pendidikan generasi mendatang tetap ada.
Penetapan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada 26 November 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah kabupaten memiliki kebijakan dana abadi yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan lintas generasi. Ini bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan keberanian Bojonegoro dalam memastikan kekayaan migas tidak habis bersama waktu, melainkan diwariskan sebagai modal pengetahuan bagi generasi mendatang.
Ada yang menarik dari Kajian Sor Keres (KSK) edisi ke 8, Selasa (2/8/2022) siang. Yakni kedatangan narasumber Bupati Bojonegoro, Hj. Anna Mu'awanah dan tema Dana Abadi Pendidikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menegaskan, jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Pendidikan akan dikebut bulan ini.Â
Naskah akademik rancangan peraturan daerah atau Raperda dana abadi disusun oleh tim civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Kalangan DPRD Kabupaten Bojonegoro, telah mempelajari naskah akademik tersebut.
Hingga kini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, masih belum menerima data nama-nama siswa SMA sederajat di Bojonegoro penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Padahal BPKAD sudah melayangkan surat pemberitahuan melalui camat untuk diteruskan ke masing-masing kepala desa.
Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas sudah disepakati. Namun fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menginginkan nama Raperda tersebut dirubah menjadi Dana Abadi Pendidikan.