Terkait adanya surat dari Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 yang berisi izin untuk tidak mengajar selama 6 hari kerja, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro memberikan himbauan kepada Kepala UPT Pendidikan Wilayah I-XII dan Kepala SMP Negeri Kabupaten Bojonegoro.
Di Bojonegoro ada 4.000 lebih honorer GTT/PTT. Selama 6 hari, mereka izin kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak menjalankan tugas mengajar selama 6 hari kerja, mulai 1 hingga 6 Oktober 2018 mendatang.
Kesempatan Honorer Kategori II (K2) yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirasa semakin tipis, setelah diterbitkannya Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapaan kebutuhan calon PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018. Sehingga K2 di Kabupaten Bojonegoro meminta Pemkab Bojonegoro untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dibatalkan.
Adanya informasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), membuat para guru honorer kategori II (K2) hanya bisa gigit jari. Sehingga mereka yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD, Senin (17/9/2018) sore.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro menegaskan, rekrutmen CPNS untuk honorer Katagori 2 (K2) hanya bisa diikuti mereka yang berusia maksimal 35 tahun.
Ribuan guru non PNS di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, dipastikan gigit jari karena tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR). Sebab, tidak adanya anggaran itu bagi 3.174 guru K-2 maupun non K-2 yang ada di Bojonegoro.
Pendamping Kabupaten Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), Ahmad Eman Suharno, melakukan kunjungan ke Kantor Desa/ Kecamatan Ngasem, Rabu, (29/3/2017).