Selama periode Januari hingga Mei 2019 ada puluhan kasus kekerasan Perempuan anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro.
Seiring berkembangnya teknologi, terutama alat komunikasi smartphone berdampak juga kepada berkembangnya sistem jual beli. Di mana, sebelum muncul teknologi berjualan harus memiliki lapak, maka sekarang hanya cukup berada di rumah rajin memposting produk.
Sebanyak 300 berkas pengajuan untuk mendapatkan bantuan dana kematian dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) sebagai leading sektor program tersebut.
Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya dalam kurun waktu Januari hingga April 2019 tercatat sebanyak 286 kejadian. Jumlah tersebut terbilang menurun 2 persen angkanya dibandingkan pada 4 bulan yang sama di tahun 2018, yakni sebanyak 303 kejadian laka lantas.
Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro mengklaim bahwa kasus Pemukulan wali murid ke siswa yang terjadi di salah satu SMP swasta yang ada di Kota Bojonegoro telah usai. Pihaknya telah memanggil kepala SMP swasta tersebut di Disdik Bojonegoro beberapa waktu lalu.
Tanamkan prilaku cinta lingkungan bersih dan nyaman di sekolah serta membuat lingkungan berseri akan nampak sangat berkesan. Sehingga bisa menjadikan lingkungan sehat, bersih dan nyaman di setiap sekolah, hal itu sebagai upaya wujud untuk menciptakan sekolah adiwiyata.
Setelah mengikuti berbagai serangkaian tahapan seleksi, beberapa calon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro lolos tes CAT. Sehingga sebanyak 30 peserta yang dinyatakan lolos dapat mengikuti tes psikologi yang akan berlangsung Kamis (9/5/2019).
Perkembangan dunia digital semakin hari semakin pesat. Salah satu yang terkena dampaknya adalah industri musik. Keberadaan kaset pita dan Compact Disk (CD) yang dulu populer itu kini sudah banyak tergantikan oleh MP3 yang tersimpan di handphone dan komputer.
Setelah ditetapkanya Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Syamsul Hadi, sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang lantaran merugikan negara sebesar Rp 1,7 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro, Pengurus Cabang (PC) PMII Bojonegoro mengapresiasi kinerja kejari dalam penuntasan dugaan korupsi tersebut.
Penetapan tersangka dan Penahanan terhadap SH sebagai Kepala Inspektorat Bojonegoro dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, dikarenakan tersangka tidak mengembalikan dana kerugian negara sekitar Rp1,7 milyar. Selain itu, diduga sebagai Kepala Inspektorat tersangka juga menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dari hasil uang negara tersebut.