Skip to main content

Category : Tag: Kebijakan


DPRD Jawa Timur

Insentif Dokter Spesialis Perlu Evaluasi Infrastruktur

Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.

DPRD Jawa Timur

Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti Kinerja Jamkrida

Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.

DPRD Jawa Timur

Telur Kotor MBG Magetan Disorot DPRD Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul viralnya temuan telur rebus berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik.

DPRD Jawa Timur

DPRD Jatim Soroti Impor Indukan Ayam asal AS

Rencana pemerintah mengimpor 580 ribu indukan ayam (parent stock) dari Amerika Serikat menuai perhatian dari DPRD Jawa Timur. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikawal ketat agar benar-benar bertujuan memperkuat sektor pembibitan, bukan justru membebani peternak lokal.

Kakanwil Kemenag Jatim Resmikan Gedung PLHUT Bojonegoro

Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bojonegoro resmi dioperasikan setelah diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan pelayanan keagamaan, khususnya bagi jemaah haji dan umrah di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/2/2026).

Mutiara Islami

Jaga Alam dan Lingkungan, Bagian dari Ajaran Islam

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra dan beberapa daerah di Indonesia menjadi peringatan keras untuk semuanya. Bahwa kerusakan hutan itu sangat merugikan keberlangsungan kehidupan manusia, dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang.

Bojonegoro Menetapkan Dana Abadi Pendidikan Pertama di Indonesia: Tonggak Baru Tata Kelola Migas untuk Generasi Mendatang

Penetapan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada 26 November 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah kabupaten memiliki kebijakan dana abadi yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan lintas generasi. Ini bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan keberanian Bojonegoro dalam memastikan kekayaan migas tidak habis bersama waktu, melainkan diwariskan sebagai modal pengetahuan bagi generasi mendatang.