PMII Bojonegoro Pertanyakan Integritas DPRD
Batalnya 'Rapat Paripurna Internal' dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, mendapat kritikan keras dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro.
Batalnya 'Rapat Paripurna Internal' dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, mendapat kritikan keras dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro.
Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Choirul Anam, mengakui kinerja DPRD saat ini cenderung menurun.
Ketidakseriusan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bojonegoro kian nampak. Lantaran saat 'Rapat Paripurna Internal' dengan agenda penting, Jumat (18/1/2019), tidak jelas.
Persoalan angkatan kerja di Indonesia, utamaya di Kabupaten Bojonegoro-Tuban belum bisa diacungi jempol sepenuhnya. Pasalnya sesuai data Badan Pusat Statistik, 66 persen angkatan kerja Indonesia hanya memiliki latar belakang pendidikan SMP hingga SD ke bawah. Padahal memasuki era revolusi industri 4.0, keahlian buruh dan angkatan kerja harus ditingkatkan.
Indeks Keparahan atau P2 dalam data angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir ini cenderung menurun, mulai dari 2015, 2016, 2017, dan 2018. Namun, menurunnya angka itu tidak terlalu signifikan.
Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir ini cenderung turun. Seperti data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dari 2015, 2016, 2017, dan 2018.
Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan bahwa angka kemiskinan di Bojonegoro menurun 1,48% pada tahun ini. Pihaknya mencanangkan angka kemiskinan di Kota Ledre turun antara 1,5% hingga 2,5% pertahun.
Selain memiliki rasa yang nikmat, kopi pun mengandung berjuta manfaat. Salah satu temuan terkini menyimpulkan, meminum kopi secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit alzheimer dan parkinson di kemudian hari.
Sambutan Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo dalam serah terima Jabatan Bupati Bojonegoro, Sabtu 29 September 2018, menyatakan bahwa, bupati baru harus fokus mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Pendapat ini tidaklah berlebihan, karena isu kemiskinan merupakan isu pertama dalam MDG’s ( Millennium Development Goals), SDG’s ( Sustainable Development Goals) dan menjadi prioritas pertama dalam setiap pembangunan.
Bantuan beras Rastra yang biasanya didapat masyarakat miskin setiap bulannya, mulai bulan Mei 2018 ini dipastikan sudah tidak ada lagi. Pasalnya pada Mei ini bantuan rastra tersebut akan beralih ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).