UN SD akan Berbasis Komputer?
Wacana Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2019-2020 bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Bojonegoro bakal berbasis Komputer.
Wacana Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2019-2020 bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Bojonegoro bakal berbasis Komputer.
Agar pembangunan jalan cor di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan rencana, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, menggelar inspeksi mendadak (sidak). Kegiatan berlangsung di ruas Dander-Ngasem dan Ngasem-Kalitidu, Senin (30/9/2019).
Dipimpin Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Abdulloh Umar, wakil rakyat tersebut melakukan inspeksi mendadak ke jalan yang dibangun. Tepatnya di ruas Dander-Ngasem dan Ngasem-Kalitidu.
Di zaman saat ini, semua orang dengan mudah bisa menjadi wartawan. Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kominfo, Prof. Dr. Drs Henri Subiakto, SH, MA, dalam Seminar Merajut Nusantara, Waspada Berita Hoax di Tahun 2019, yang diselenggarakan di Hotel Dewarna Bojonegoro oleh, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dapil Tuban - Bojonegoro, Satya Widya Yudha bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kementerian Kominfo RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dapil Tuban - Bojonegoro, Satya Widya Yudha bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kementerian Kominfo RI menggelar Seminar Merajut Nusantara, Minggu (29/9/2019).
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru, Abdulloh Umar dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) resmi menjadi Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro.
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, Selasa (24/9/2019) akhirnya alat Kelengkapan Dewan (AKD) resmi dibentuk.
Sebagai perusahan yang bergerak dibidang pengeboran Minyak dan Gas Bumi (Migas) Pertamina EP Asset 4 berkomitmen dalam menjaga keseimbangan alam.
Awal pekan, Senin (7/9/2019) harga sejumlah komoditas atau kebutuhan pokok di beberapa pasar Kabupaten Bojonegoro sebagian ada yang mengalami penurunan, ada juga yang stabil dan bahkan ada yang kembali melonjak naik.
Setiap daerah memang dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya, baik kinerja dari segi pelayanan maupun kinerja dalam pemenuhan informasi bagi masyarakat. Sebagai upaya dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), para petugas pengelola website di masing-masing pemerintah daerah harus mempunyai keahlian dan keaktifan untuk mengelolanya.