Pemerintah terus memutar otak untuk menekan neraca perdagangan yang terus defisit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan selama Juli 2018 mengalami defisit sebesar USD 2,03 miliar atau sekitar Rp 29,6 triliun (kurs Rp 14.600). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami surplus USD 1,74 miliar.
Penutupan kilang minyak milik PT TWU yang ada di Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, disesalkan banyak pihak. Tidak hanya masyarakat sekitar, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga menyesalkan hal itu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, telah menerima transferan Dana Bagi Hasil (DBH) migas triwulan ke III sebesar Rp403 miliar.
Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang diterima Kabupaten Bojonegoro sampai pada triwulan tahun 2018 ini mencapai angka Rp942 miliar.
Pelaksanaan proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) sembat terhenti beberapa saat, Kamis (2/8/2018). Pasalnya truk pengangkut pedel proyek, dihentikan puluhan warga setempat diduga setelah menabrak salah seorang warga di Desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.
Pengepul BBM, RAP (19), pemuda asal Tawang Tasikmalaya diamankan Polres Bojonegoro. Penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian mengendus aktivitasnya membeli BBM di SPBU yang rencananya akan dijual ke pelaksana proyek yang ada di Kota Ledre.
Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi (migas) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari industri migas maupun pertambangan mineral dan batu bara hingga Juni 2018 tumbuh apik.
Kondisi suhu di Kabupaten Bojonegoro tidak bisa dianggap sebelah mata, sehingga Universitas Bojonegoro (Unigoro) melakukan penelitian terkait perubahan suhu di Kota Ledre. Pasalnya peningkatan suhu banyak yang mengangap adanya industrialisasi migas yang sekarang ini berlangsung.
Guna mempererat hubungan dengan media di Bojonegoro, PT Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field menggelar pertemuan dengan Media Bojonegoro, Selasa (17/7/2018) tadi.
PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region V memiliki strategi untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji subsidi atau 3 kilogram (Kg) di berbagai daerah. Salah satunya, Pertamina bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kota dan Kabupaten untuk membuat edaran larangan PNS memakai gas elpiji subsidi.