Mencegah maraknya peredaran narkoba di kalangan pelajar, khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Bojonegoro melakukan penyuluhan kepada siswa SMK PGRI 2, Senin (12/11/2018) di Aula sekolah setempat.
Selain mendengarkan keluh kesah K2 di Kabupaten Bojonegoro terkait syarat perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dianggap tidak memihak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berupaya melakukan langkah nyata. Salah satunya dengan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Khitanan massal digelar di halaman Pondok Pesantren As-syafi'iyah Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, diikuti sebanyak 15 peserta.
Nasyiatul Aisiyah Jawa Timur gelar acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I bertempat di Aula Griya Dharma Kusuma, Sabtu, (10/11/2018) yang dihadiri Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indah Parawansa serta turut hadir Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah.
Bertempat di Jakarta Covention Center (JCC), pada Kamis (8/11/2018), Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu'awanah, menerima penghargaan 10 instansi terbaik (Top 10) pengelola pengaduan pelayanan publik tahun 2018, dalam forum International Public Service (IPS) Forum Tahun 2018 yang digelar Kementerian PAN-RB tanggal 7 sampai dengan 8 November 2018.
Sebanyak 16 tim dari lima kecamatan di wilayah timur Bojonegoro mengikuti turnamen HMP Grup Cup II tahun 2018, di lapangan Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Belasan tim tersebut akan merebutkan tropi bergengsi dari penyelenggara turnamen.
Pembinaan sepakbola tidak hanya dilakukan PSSI saja, tetapi seluruh masyarakat maupun perusahaan atau lembaga juga mempunyai tanggungjawab menumbuhkan bibit-bibit pesepakbola tanah air. Seperti dilakukan HMP Grup yang mengadakan turnamen HMP Grup Cup II tahun 2018.
Salah satu guru tingkat Sekolah Dasar (SD) asal Kabupaten Bojonegoro, dikabarkan meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang diselenggarakan di Kabupaten Malang.
Penyusunan dokumen RPJMD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta diamanatkan pula dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
Setelah beberapa kali hujan turun dan menandakan bahwa musim penghujan datang, petani yang mempunyai sawah tadah hujan kini mulai menanam padi.