Persoalan nasib honorer Kategori II (K2) Paguyuban Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro, terus bergulir. Pasca mengadu ke DPRD, wakil rakyat akan memanggil Diknas dan mempertanyakan ke kementerian terkait.
Nasib honorer kategori II (K2) yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro sampai sekarang ini belum ada kejelasan. Sehingga para guru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, untuk dibantu kepastian nasibnya ke depan.
Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II yang sudah berbulan-bulan tertunda dipastikan kembali mundur sampai September.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi mengumumkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) tahap I tahun 2019. Namun, hanya dibuka untuk beberapa alokasi saja.
Wacana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 di Kabupaten Bojonegoro belum jelas. Padahal, cuitan di twitter resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah dijelaskan tahapan seleksi PPPK.
Terbitnya PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.
Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pengganti tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) rencananya bakal diselenggarakan pada 2019.
Pasca diterbitkannya PP 49 tahun 2018, tentang manajement Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), membuka sedikit angin segar bagi hononer eks K2. Namun mereka yang tergabung dalam FHK2 Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas berusia 35 tahun keatas belum merasa diuntungkan.