Kementerian Agama mengumumkan hasil akhir seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam Database BKN untuk tahun anggaran 2024.
Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, Pemkab Bojonegoro menyosialisasikan program perlindungan sosial untuk guru PAUD formal dan non formal. Program perlindungan sosial ini melalui pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan di Pendopo Malowopati, Selasa (3/9/2024).
Pemkab Bojonegoro terus mematangkan rencana mendaftarkan ketua RT dan RW menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hingga kini, setidaknya ada 4.584 orang telah terverifikasi BPJS Ketenagakerjaan dari total 9.858 orang ketua RT/RW se-Kabupaten Bojonegoro.Â
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan memberi paparan terkait kepesertaan pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya. Sebanyak 28.120 pekerja rentan di Kabupaten Bojonegoro telah terkaver BJPS Ketenagakerjaan per Desember 2023.
Serapan tenaga kerja penyandang disabilitas di Bojonegoro masih minum. Bahkan belum semua instansi dan perusahaan melibatkan karyawan dari penyandang disabilitas.
Setelah mengikuti rangkaian seleksi dan juga administrasi, akhirnya ratusan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan formasi tahun 2022 menerima SK.
.jpg)
Setidaknya ada 1.625 tenaga kerja (naker) lokal yang masih bekerja di Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) per Agustus 2022 lalu. Jumlah naker lokal lebih banyak dibandingkan naker non lokal yakni 671 naker.
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin kembali menyerahkan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai Rp2,2 miliar kepada 10 pekerja di Surabaya. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan Ma’ruf Amin, di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Pekerja, terlepas dari apapun profesinya, selalu memiliki risiko yang bisa berakibat buruk bagi siapa saja yang tertimpa musibah. Dalam hal ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Anggoro Eko Cahyo menekankan pentingnya perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Aturan tersebut telah diteken pada 4 Februari 2022 lalu.