Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI, Yasonna Laoly meresmikan langsung unit kerja kantor kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/2/2018). Kantor yang ada di jalan Pattimura Bojonegoro itu mentargetkan, kedepan dalam waktu sehari setidaknya ada 150 orang yang dilayani.
Hadirnya Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi di Bojonegoro mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur. Kehadiran UKK imgrasi ini sebagai langkah tepat memberikan kemudahan bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya untuk membuat paspor.
Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Bojonegoro, hari ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB), Sabtu (3/1/2018).
Adanya Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi di Bojonegoro, mendapat apresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur. Pasalnya kehadiran UKK imgrasi ini sebagai langkah tepat memberikan kemudahan membuat paspor.
Peresmian Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) Kelas I Tanjung Perak Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berlangsung meriah. Pasalnya UKK Imigrasi tersebut nantinya akan memfasilitasi pembuatan paspor untuk tiga kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Blora, Jawa Tengah.
Keberadaan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, tidak lepas dari peran anggota DPR RI Komisi III, Wihadi Wiyanto. Pasalnya masyarakat yang membutuhkan paspor akan menjadi mudah dengan keberadaan kantor imigrasi di Kota Ledre.
Dua orang pelaku perjudian jenis togel, ditangkap anggota Sat Reskrim Polres Bojonegoro. Seorang diantaranya berperan sebagai pengecer dan seorang lainnya berperan sebagai pengepul judi togel. Saat ini kedua pelaku dibawa ke Mapolres Bojonegoro guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Anggota DPR RI Komisi VIII, Kuswiyanto meminta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kabupaten Bojonegoro ikut menjaga Pancasila. Pasalnya lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga menjadi tanggungjawab semua warga negara Indonesia.
Ujian sebagian petani padi di Desa/Kecamatan Bubulan belum usai. Sebab setelah sebagian padi mereka diserang hama 'kresek' kini muncul penyakit baru yaitu 'potong leher'.
Selain peta untuk menentukan membuat kebijakan pemerintah, peta juga menjadi rujukan stategi dalam melangkah. Sehingga perlu pembaharuan setiap lima tahun sekali, dan direncanakan peta batas desa dilaunching Agustus 2018 mendatang.