Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menduduki peringkat 10 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahun 2022 pada kategori pemerintah daerah berkinerja tertinggi secara nasional.
Sebagai ajang silaturahim serta reorganisasi digelar acara Musyawarah Wilayah IV DPW ITHLA (Ittihad Tholabah Lughoh Al Arobiyyah). Penyelenggaraan musyawarah ITHLA Wilayah IV terdiri dari Jawa Timur, NTB dan Bali ini bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro.
Setelah hadir green house pengembangan bunga krisan di Desa Klino Kec. Sekar tahun lalu, kini menyusul Desa Kalangan Kec. Margomulyo lewat pengembangan bunga mawar " Buana Indah". Kebun mawar "Buana Indah" di resmikan secara langsung oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah pada Kamis (08/9/2022).
Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro mulai memetakan daerah yang rawan kekeringan. Mengacu pada peta daerah rawan kekeringan tahun 2021 terdapat 20 desa di Kabupaten Bojonegoro yang terancam mengalami kekeringan.
Upaya meningkatkan keandalan pasokan serta kualitas pelayanan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Bojonegoro melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Wilayah Bojonegoro dan sekitarnya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan sosialisasi dan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Pekan depan, kegiatan Road to Indonesia Digital Conference (IDC) yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) siap digelar di delapan provinsi di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Perinaker) menggelar kegiatan Optimalisasi Koordinasi dan Pengawasan Sistem Informasi SIINas.
Berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kemenkes RI per 23 September 2021 lalu, pada Jumat (24/9/2021) wilayah ada 25 daerah di Jawa Timur (Jatim) masuk level 1, dan 13 daerah di level 2.
Luas wilayah suatu pemerintahan seringkali membuat pelayanan tidak optimal. Untuk itu, pemekaran menjadi salah satu alternatif sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan jangkauan maupun kualitas penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.