Category : Tag: 2

PBB-P2 Tahun 2018

Bandel Setor PBB-P2, Diduga Uang Dipinjam Perangkat Desa

Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tidak selalu berjalan mulus. Ternyata, ada Kecamatan yang bandel menyetorkan PBB-P2.

PBB-P2 Tahun 2018

Tunggakan PBB-P2 Tertinggi di Kota, Kalitidu Bandel

Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2018 tiga Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Yakni, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kecamatan Kalitidu, dan Kecamatan Gayam.

2018, Realisasi PBB-P2 Lebihi Target PAD

Realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, diklaim melebihi target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tak Patuhi UMK Baru, Perusahaan Akan Dapat sanksi Tegas

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bojonegoro secara resmi telah ditetapkan sebesar Rp 1.858.613,77. Hal tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019.

Rekrutmen PPPK, K2 Minta Tetap Diprioritaskan

Pasca diterbitkannya PP 49 tahun 2018, tentang manajement Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), membuka sedikit angin segar bagi hononer eks K2. Namun mereka yang tergabung dalam FHK2 Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas berusia 35 tahun keatas belum merasa diuntungkan.

CPNS 2018

Banyak Honorer K2 Tidak Lolos SKD

Banyak tenaga honorer kategori dua (K2) tidak lolos tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Mereka gagal setelah tidak berhasil melampaui passing grade Tes Intelegensia Umum (TIU).

168 Desa Gelar Pilkades Serentak 2019

Sebanyak 168 desa yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dijadwaklan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2019 mendatang. Pilkades tersebut adalah Pilkades serentak yang kedua di Kabupaten Bojonegoro pasca tahun 2016 silam.

Kampanye Dialogis Solusi Memilih Pemimpin Berkualitas

KPU terus mengupayakan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dari waktu ke waktu menjadi lebih berkualitas. Salah satu indikator kualitas penyelenggaraan adalah terbukanya ruang komunikasi mendialektikakan gagasan ide antara pemilih dan yang dipilih. Orang memilih seseorang untuk wakilnya pasti ada harapan besar atas pilihannya. Tak ubahnya orang yang menjatuhkan pilihan hatinya kepada kekasihnya pasti juga didasari kepentingan.

Bentuk Perhatian Nasib Honorer, ini yang Dilakukan Pemerintah

Meskipun permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) secara hukum sudah diakhiri tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012, namun dalam realitanya masih ada persoalan. Terutama untuk sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.