Fri, 22 November 2024
Jl. Desa Sambiroto, Kec. Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tag : aset

  • Thursday, 18 July 2019 16:00

    Ramai Gerakan Selamatkan aset Negara

    Ramai Gerakan Selamatkan Aset Negara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jawa Timur Sunarta, bersama para Bupati/Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, dan juga Kepala Kantor Pertanahan se Jawa Timur berkumpul, Kamis (18/7/2019), Mereka menggelar Deklarasi Gerakan Penyelamatan aset Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    read more

  • Thursday, 18 July 2019 15:00

    #BeritaFoto

    Deklarasi Penyelamatan aset Negara

    Deklarasi Penyelamatan Aset Negara Deklarasi Penyelamatan aset Negara bersama Kejati Jatim, Gubernur, Bupati/Walikota, Kajari dan Kepala Kantor Pertanahan se Jawa Timur, Kamis (18/7/2019) digelar di Surabaya.

    read more

  • Tuesday, 30 January 2018 13:00

    Untuk Validasi aset, BPKAD Gelar Rapat Koordinasi

    Untuk Validasi Aset, BPKAD Gelar Rapat Koordinasi Dalam rangka memvalidasi data pengelolaan aset daerah dan penyusunan data aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. Menggelar acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Rekonsiliasi aset Tetap dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemkab Bojonegoro tahun 2017 di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Selasa (30/1/2018).

    read more

  • Monday, 27 February 2017 23:00

    Forkopimda Gelar Mediasi Sengketa TITD Hok Swie Bio

    Forkopimda Gelar Mediasi Sengketa TITD Hok Swie Bio Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar mediasi terkait permohonan eksekusi putusan MA atas sengketa Kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hok Swie Bio malam ini di Produktif Room Pemkab Bojonegoro, Senin (27/2/2017).

    read more

  • Sunday, 15 January 2017 10:00

    Nasib aset UPK Eks PNPM Ditentukan MAD

    Setelah program PNPM berakhir tahun 2014, aset yang dikelola UPK di Kabupaten Bojonegoro mencapai ratusan miliar. Namun tiga tahun terakhir, UPK belum memiliki regulasi yang jelas, karena program nasional tersebut sudah tidak berlanjut.

    read more