Tag : kantor imigrasi bojonegoro
Tuesday, 03 May 2022 19:00
Sejak dibukanya lagi pelayanan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro usai badai pandemi, masyarakat sekitar Kabupaten Bojonegoro mulai berdatangan mengurus dokumen.
Monday, 12 November 2018 10:00
Keberadaan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, sangat membantu masyarakat dalam membuat paspor dan pengawasan orang asing dengan wadah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Namun masyarakat Kota Ledre juga sangat berharap UKK Imigrasi di Bojonegoro akan jadi kantor imigrasi.
Thursday, 23 August 2018 09:00
Paspor merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warga negara yang akan mengadakan perjalanan keluar negeri, baik berkunjung ataupun bekerja.
Thursday, 08 February 2018 09:00
Pasca Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro diresmikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly beberapa waktu lalu, Bank Jatim berkomitmen membantu palayanan. Bahkan untuk mempermudah layanan, Bank Jatim membuka loket di lingkup kantor imigrasi yang ada di Jalan Pattimura Bojonegoro.
Thursday, 08 February 2018 08:00
kantor imigrasi bojonegoro
Keberadaan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, tidak menutup kemungkinan akan muncul calo yang melayani pengurusan keimigrasian. Namun pihak imigrasi yang ada di Kota Ledre sudah mengantisipasi dimungkinkannya oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.
Saturday, 03 February 2018 16:00
Peresmian Kantor Imigrasi di Bojonegoro
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI, Yasonna Laoly meresmikan langsung unit kerja kantor kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/2/2018). Kantor yang ada di jalan Pattimura Bojonegoro itu mentargetkan, kedepan dalam waktu sehari setidaknya ada 150 orang yang dilayani.
Saturday, 03 February 2018 13:00
Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Bojonegoro, hari ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB), Sabtu (3/1/2018).