Sebanyak 168 desa yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dijadwaklan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2019 mendatang. Pilkades tersebut adalah Pilkades serentak yang kedua di Kabupaten Bojonegoro pasca tahun 2016 silam.
Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 ini bisa dikatakan sangat minim dan tidak sebanding dengan cabang olahraga (Cabor) yang ada. Dana yang hanya turun Rp1,45 miliar tersebut berdampak kepada persiapan Cabor untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2019 kurang maksimal.
Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang kabupaten Bojonegoro, tahun 2018 ini setidaknya melakukan rehabilitasi dan pembangunan jembatan sebanyak 55 titik dengan anggaran mencapai Rp80 miliar.
Guru Madrasah di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro, non inpassing dan belum bersertifikasi bakal mendapatkan insentif. Hingga kini masih dalam tahap perhitungan dan rencananya bakal akan dipetakan berapa jumlahnya.
Tahun ini, guru madrasah non PNS di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) dipastikan tak menerima Tunjangan Fungsional (TF). Hal itu lantaran tidak ada anggaran TF lagi langsung dari Kementerian Pusat sejak tahun 2017 lalu.
Meskipun menjadi anggota polisi, belum tentu lengkap surat kendaraannya. Seperti yang ditemukan Polres Bojonegoro saat Propam Polres Bojonegoro mengadakan pemeriksaan kelengkapan anggota dan tes urine di halaman Mapolres setempat, Rabu (15/8/2018) secara mendadak.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bojonegoro mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2019 di Kota Ledre.
Bencana kekeringan dipastikan terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Bojonegoro. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro memprediksi kekeringan tahun ini tidak terlalu parah.
Musim kemarau tahun 2018 ini, dimungkinkan Kabupaten Bojonegoro terjadi kekurangan air bersih. Sehingga Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro sudah mengantisipasi bencana tahunan tersebut dengan menyiapkan air bersih.
Kasus dugaan mark-up anggaran pengadaan lahan untuk pembelian tanah warga yang diperuntukan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Kecamatan Temayang, kini sudah dikembalikan.