Bupati Bojonegoro Geram, Trotoar Rp50,8 Miliar Disebut Tak Sentuh Masalah Banjir Kota
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap proyek pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap proyek pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro menggelar apel Rabu pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) SuKMa e-Jatim Tahun 2025, Rabu (31/12/2025). Apel ini sekaligus menjadi momen refleksi dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di penghujung tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang strategi akhir pelaksanaan APBD 2025, persiapan APBD 2026, serta pemanfaatan Dana Abadi Daerah. FGD digelar di ruang Angling Darma, Gedung Pemkab Bojonegoro kemarin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,5 triliun.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pada seluruh OPD agar pada 2026 bergerak cepat dalam pelaksanaan program prioritas. Perencanaan yang matang dan proses lelang tepat waktu akan menjadi kunci penyerapan anggaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.