Guru Mata Pelajaran (Mapel) di tingkat SMA memang terbilang cukup banyak, bahkan mencapai ratusan. Namun kekurangan guru mapel itu, didominasi guru mapel BP/BK yakni sebanyak 34 guru dan guru mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti sebanyak 26 guru.
Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Pelestarian Kesenian Tradisonal yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/11/2018), bertempat di Sanggar Seni Desa Jono, Kecamatan Temayang.
ES (58), warga Dusun Mekara Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, diamankan Polres Bojonegoro. Setelah menjambret korbannya, ES (39) perempuan yang tinggal di Jalan Munginsidi, Desa Sambung RT.05/RW.01 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kepemudaan telah ditetapkan pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada hari Jumat (26/10/2018).
Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), memang saat ini dalam pembelajarannya guru tidak tergantung pada ketersediaan Alat Peraga Edukatif (APE). Pada pendidikan Masa Emas yakni PAUD dan TK guru dituntut lebih proaktif dalam menggali potensi anak sejak usia dini.
Peran semua pihak dalam rangka tercapainya pendapatan untuk daerah harus dilakukan, termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari). Sehingga dalam rangka menjamin tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro menggandeng Kejari Bojonegoro untuk melakukan pengawasan.
Payung hukum tunjangan di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, terutama untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih disiapkan. Termasuk dukungan fraksi PDI Perjuangan yang mendukung adanya Raperda sistem pendidikan keagamaan.
Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak (TK) di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro sudah tidak dianggarkan. Bantuan APE dirasa bukan menjadi unsur utama dalam dalam pembelajaran.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro menargetkan perolehan sektor pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2018 ini sebesar 26 milyar rupiah.