Guna menambah wawasan mengenai dinamika kehumasan, peningkatan ketrampilan berbicara di depan publik, dan penanganan media secara umum, SKK Migas - ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) mengadakan acara Lokakarya Kehumasan Industri Migas bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Setelah mengadakan pertemuan bersama semua pihak di ruang peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/3/2018), terkait aduan buruh koperasi kareb. Disepakati bersama, para buruh harus memilih dua opsi dari hasil hearing tersebut.
Setelah adanya aduan dari buruh Koperasi Kareb, Dewan Perwakilan Rakyat Daerat (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mempertemukan para buruh dengan pihak perusahaan, yang dinaungi Koperasi Kareb. Pertemuan yang diikuti semua elemen terkait berlangsung diruang paripurna DPRD, Rabu (21/3/2018).
Munculnya media terutama online harus disikapi instansi untuk memberikan informasi publik, sehingga tidak menyamakan semua wartawan dengan yang lainnya. Hanya bermodalkan kartu pers bisa mencari keuntungan, padahal jurnalis sudah berkompetensi dan perusahaannya diakui termasuk berbadan hukum.
Jalan Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terlihat lengang. Namun, setelah melintas balai desa setempat, terlihat beberapa penduduk sedang sibuk.
Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Dari luas wilayah 1.821,59 km2 yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, seluas 49 persen wilayahnya masuk kawasan hutan. Kawasan hutan di wilayah Blora saat ini masih terjaga dengan baik.
Dalam acara Lokakarya Media II yang digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa tahun 2017 di Kabupaten​ Blora Jawa Tengah, hari kedua peserta berkunjung ke kampung samin.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa, Ali Masyhar, berharap industri Migas dikenalkan seluas-luasnya kepada masyarakat.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) terus mendesak agar perusahaan yang ada di Bojonegoro melaksanakan ketentuan hak dari karyawan. Selain gaji karyawan yang memberlakukan Upah Umum Perdesaan (UUP) yang tidak bisa didaftarkan hak karyawan baik untuk kesehatan dan ketenagakerjaan, manajeman mengancam untuk pindah dari Bojonegoro.
Kesadaran perusahaan daftarkan hak karyawan baik untuk fasilitas kesehatan maupun ketenagakerjaan masih rendah. Terbukti masih minimnya perusahaan yang memenuhinya. Padahal perusahaan wajib membayar 2 persen untuk jaminan sosial karyawan.