Kantor Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bojonegoro melakukan inovasi pelayanan di masa pandemi Covid-19, sehingga tetap memberikan kenyamanan bagi para peserta.
Pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bojonegoro, memberikan fasiltas kepada sejumlah karyawan swasta di berbagai perusahaan yang ada di Bojonegoro, yakni pencairan dana program bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah Rp600.000.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5.000.000 akan cair pada 25 Agustus 2020.
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Kabupaten Bojonegoro, berikhtiar melindungi dan kesejahteraan tenaga pendidik Madrasah / Sekolah di bawah naungan PC LP Ma'arif NU Bojonegoro.
Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.000 kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5.000.000.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 menegaskan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.
Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bojonegoro,kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro serahkan 37 paket Alat Pelindung Diri (APD) lengkap untuk tenaga medis dalam upaya penanganan terhadap pasien Covid-19, Rabu, (27/5/2020).
Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bojonegoro pada Bulan Ramadan ini tutup lebih awal.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun menjatuhkan vonis hukuman pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kepada 2 (dua) Direksi PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH). Mereka dinyatakan bersalah oleh Hakim dalam kasus Tindak Pidana Tidak Membayar dan Tidak Menyetor Iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK