Tahun 2020 ini, nominal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan bertambah Rp40.000 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Nantinya setiap KPM BPNT akan menerima Rp150 ribu per bulan, naik dari sebelumnya yakni Rp110 ribu
Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bojonegoro, bakal ada penambahan ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Badan Urusan Logistik (Bulog) sub divre Bojonegoro, bakal ikut berperan dalam pengawasan ketersedian sekaligus penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bojonegoro.
Hingga kini ada 920 bidang tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang belum sah memiliki bersertifikat. Meski begitu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, akan melakukan pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro secara bertahap.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 atau dulu sering disebut 'Prona' dari pemerintah Joko Widodo saat ini semakin canggih. Sebab, pengukuran tanahnya bisa dilakukan langsung dengan satelit GPS.
Tanah asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang jumlahnya ratusan tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro, seluruhnya belum bersertifikat. Untuk itu pada tahun 2018 ini, tanah asset tersebut akan diajukan ke Badan Pertanahaan Nasional (BPN) Bojonegoro untuk pengajuan pembuatan sertifikat.
Pemerintah Pusat terus menambah target pensertifikatan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan cara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 mencapai 7 juta sertifikat untuk seluruh wilayah Indonesia.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro melakukan penyuluhan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Balai Desa/ Kecamatan Bubulan, Senin, (29/1/2018).
Pengurusan biaya pembuatan sertifikat tanah dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro tidak dipungut biaya alias gratis. Meski begitu banyak warga Desa Karangsono, Kecamatan Dander yang mengatakan bahwa pembuatan sertifikat tanah itu tidak sepenuhnya gratis.