Direktur Utama (Dirut) PT. BBS Bojonegoro, Toni Ade Irawan mengaku, PT. BBS (Bojonegoro Bangun Sarana) dari minus setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak ke surplus. Artinya mampu menyumbang PAD.
Realisasi BUMD Bank Pembangunan Daerah Jatim 2018 dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dibilang paling tinggi. Yakni sebesar Rp13 miliar lebih (Rp13.242.728.671).
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai Rp20 miliar lebih (Rp20.224.733.534).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bojonegoro mengadakan pelatihan dan pembinaan pengelolaan manajemen Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Bojonegoro, Kamis (28/11/2018).
Jika dalam waktu dekat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) jadi gelar, maka kemungkinan besar salah satu agendanya membahas posisi Direktur Utama (Dirut). Sebab, masa jabatan Dirut habis tahun ini.
Akhir bulan ini, badan usaha yang dibentuk untuk menangani keikutsertaan saham Pemkab Bojonegoro (Participating Interest/PI) 10% di operasi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Cepu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) harusnya menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, hingga kini masih belum jelas kapan dilakukan.
Sebagai langkah memajukan dan mendorong inovasi serta memotivasi pemerintahan desa agar menjadi berdaya, Pemkab Bojonegoro akan menggelontorkan dana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis pariwisata dan agrobisnis.
Penguatan perekonimian di daerah pedesaan dirasa bertumpu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan salah satu BUMDes di Kabupaten Bojonegoro masuk lima besar se-Pulau Jawa.
Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat), Mahasiswa Universitas Bojonegoro (Unigoro) membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bank sampah di Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Hal itu dilakukan saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unigoro di desa tersebut.
Setelah dibahas Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro disetujui. Hal itu ditandai dengan tandatangan pimpinan DPRD dan eksekutif melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8/2017).