Orang yang mengalami perceraian orangtua di usia kanak-kanak disebut memiliki hormon oksitosin atau hormon cinta yang lebih rendah saat dewasa. Hal ini dinyatakan pada sebuah penelitian yang disusun oleh para peneliti dari Baylor University.
Jumlah pasangan yang mengajukan cerai di Kabupaten Bojonegoro yang terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro hingga bulan Juli tahun 2020 ini tergolong cukup tinggi.
Berjalan 4 bulan, Pengajuan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro tergolong cukup tinggi, bahkan dari kasus pengajuan cerai itu, sampai bulan April tahun 2020 tercatat ada 928 pasangan suami istri (Pasutri) yang mengajukan diri untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah dibinanya.
Tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, salah satunya dipicu masalah ekonomi. Ternyata, meski ekonomi mapan dan punya pendidikan tinggi, hal itu tidak menutup kemungkinan lepas dari masalah perceraian.
Akhir Tahun, Ada 2.808 Janda Baru di Bojonegoro
Tingginya perkara perceraian di Kabupaten Bojonegoro memang diakui oleh Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. PA Bojonegoro mencatat hingga akhir November 2019, total ada 2.808 perkara perceraian yang masuk.
Dibanding tahun 2018 lalu, laporan perkara yang diterima di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro meningkat. Tercatat, mulai awal tahun 2019 hingga bulan November 2019 ini ada 3.223 laporan perkara yang masuk.
Tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena adanya perselisihan dalam rumah tangga selain karena faktor ekonomi, juga dipicu karena adanya orang tiga yang dikenal lewat media sosial (medsos) atau layanan aplikasi lainnya.
Pengajuan cerai di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro masih tergolong cukup tinggi yang harus ditangani. Bahkan jumlah kasus pengajuan itu sampai pertengahan bulan Juni tahun 2019 sudah ada 1.450 pasangan suami istri (Pasutri) yang mengajukan diri untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah dibina.
elain kasus perceraian dan poligami, ada 31 perkara lain yang juga menjadi wewenang Pengadilan Agama (PA). Ketua Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menjelaskan, kebanyakan masyarakat banyak yang belum tahu tugas wewenang PA. Mereka, lanjut Jamik, mengira di PA itu hanya ada cerai talak dan gugat saja.