Demi memantau pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo yang ada di jalan Veteran, Bupati Bojonegoro, Suyoto secara serius berkantor di rumah sakit yang baru beberapa bulan ditempati itu, Rabu (11/1/2017).
Dengan alih-alih mengajak korban mengikuti ujian kenaikan tingkat latihan beladiri di sebuah perguruan pencak silat, diduga tersangka yang berinisial ARA warga Desa Payaman Kecamatan Ngraho, Bojonegoro, menggagahi ABG (anak baru gede) sebut saja Bunga (nama samaran).
Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro menyebutkan ada sebanyak 474 petani yang lolos survey Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2016.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro memprediksikan blangko e-KTP yang mengalami kekosongan sejak Oktober 2016 akan kembali tersedia pada bulan Februari mendatang.
Selain pendamping profesional desa rekrutmen kementerian desa, di Kabupaten Bojonegoro juga ada pendamping profil desa. Dengan adanya pendamping profil, klasifikasi desa semakin meningkat dibandingkan sebelumnya.
Tenaga pendamping desa profesional kementerian desa, akhir Desember 2016 kontrak kerjanya sudah habis. Namun mereka tetap diminta menjalan tugasnya di desa dampingannya.
Dalam kegiatan baksos yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Bojonegoro (IKAMARO) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Pilanggede Kecamatan Balen tidak hanya memberikan sebatas penyuluhan saja, tetapi seperti hari ini, IKAMARO mengajak pelajar Desa setempat untuk menanam pohon, Selasa(10/1/2017).
Setelah aksi solidaritas dalam rangka Hari Aids Sedunia 2016, di Alun-alun Kota Bojonegoro, Minggu (8/1/2017), ratusan anggota Kodim 0813 Bojonegoro melanjuttkan pemeriksaan HIV di aula gedung A. Yani Kodim setempat, Selasa (10/1/2017).
Dinas Pendidikan Bojonegoro menginstruksikan kepada SMA dan SMK untuk tidak memungut iuran bulanan pada enam bulan kedepan. Kecuali setelah tahun ajaran baru mendatang, penarikan sumbangan pendidikan boleh dilakukan.
Tidak adanya aturan terkait Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Bojonegoro yang dijabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemkab untuk menariknya.