Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, mengumumkan hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi tahun 2022. Hasilnya, ada 5.618 tenaga Non-ASN terdata di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Hampir dua pekan terakhir masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kemunculan akun peretas data atau lazim disebut “hacker†dengan nama akun Bjorka. Kemunculan hacker ini memicu menjadi sorotan masyarakat karena akun ini disinyalir telah mengacak-acak Indonesia. Bagaimana tidak, akun dengan nama Bjorka ini telah berhasil membobol dan membocorkan data-data penting negara, para pejabat dan individu masarakat sehingga menimbulkan keresahan terutama bagi orang yang sering beraktivitas atau bersinggungan dengan dunia digital.
Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) akhir Agustus 2022, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah direkap. Hasilnya, tercatat sebanyak 455 pemilih pindah keluar atau tergolong dalam pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Kendati jadwal resmi kedatangan jemaah haji kloter 2 Bojonegoro telah dibuat dengan sejumlah perhitungan matang, rupanya jemaah haji dipastikan telat tiba di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal itu disampaikan oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro.
Isu mengenai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sedang ramai diberitakan media. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menargetkan PDN berbasis cloud siap beroperasi pada 2024.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memperbaiki sistem informasi berbasis digital. Yaitu berupa portal satu data yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Bojonegoro, menjadi salah satu terobosan dalam upaya keterbukaan informasi publik (KIP).
Direktur Sistem dan Metode Pusat Teritorial Angkatan Darat (Dirsismet Pusterad) disambut Bupati Anna Mu'awanah dan jajaran Forkopimda saat berkunjungan ke Bojonegoro, Rabu (30/3/2022).
Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Pemkab terus mengupayakan penguatan strategi penanganan kemiskinan. Salah satunya dengan pemantapan data kompilasi terpadu melalui data SDGs, data DTKS dan data keluarga agar pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Kementerian Dalam Negeri menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut menuai banyak pertanyaan yang beredar di publik terkait hal pasangan yang menikah secara siri untuk memiliki KK.
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Sustainable Development Goals Desa (SDGs) tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 59 Tahun 2017, tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Bahkan pendataan data direncanakan akan terus berlanjut hingga tahun 2030 mendatang.