Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro, tak mau gegabah dalam penentuan terkait jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tahun ajaran 2020/2021. Hingga kini, pihaknya masih terus mematangkan PPDB itu sebelum mengeluarkan juklak-juknisnya.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro, masih menggodok terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Gerakan aksi juru pemantau jentik (Jumantik) di Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan membuahkan hasil signifikan. Aksi yang digelar setiap satu minggu sekali terbukti mampu menurunkan angka kasus demam berdarah dengue (DBD).
Potensi bencana yang ada di Kabupaten Bojonegoro menjadi ancaman bersama, termasuk bencana akibat eksploitasi migas. Sehingga PT Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field mengadakan pelatihan Penanggulangan Keadaan Darurat dan Bencana (PKDB), Table Top Exercise (TTX) 2019 dengan melibatkan stekholder terkait.
Demam berdarah dengue (DBD) bisa menyerang siapa saja, baik yang tua atau muda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar setengah dari populasi manusia di dunia berisiko terkena penyakit ini. Indonesia sendiri pun termasuk negara rawan DBD dengan catatan kasus yang cukup tinggi. Data terbaru Kemenkes RI per Februari 2019 melaporkan jumlah kasus DBD skala nasional mencapai 13.683 jiwa dan 133 orang di antaranya meninggal dunia. Apa yang menjadi penyebab demam berdarah (DBD)?
Musim hujan sudah mulai terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kendati pun masih bersifat lokal, namun intensitasnya cukup mampu membuat genangan air.
Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2020 mendatang, nantinya cukup berdampak pada postur APBD Bojonegoro. Selama ini postur anggaran APBD didapat paling banyak dari DBH Migas. Dengan adanya penurÂunan DBH migas, BPKAD Bojonegoro memastikan program skÂala prioritas bakal diutamakan lebih dulu dalam pemÂbangunan Bojonegoro.
Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang akan diterima Kabupaten Bojonegoro diprediksi akan turun dan nominalnya sangat jauh sekali dari DBH saat ini.
Pemberlakuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2019 ini selain untuk pemerataan siswa ada nilai positif bagi orang tua dalam segi nilai ekonomi yang dikeluarkan.
Meski tidak ada sistem zonasi saat masuk pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bojonegoro, namun beberapa SMK di Bojonegoro tetap kekurangan pagu. Dari target pagu 5.772 siswa, masih 944 pagu yang belum terisi.