Inilah 15 Desa yang Belum Ajukan ADD
Sedikitnya ada 15 desa di Kabupaten Bojonegoro belum mengajukan pencairan alokasi dana desa (ADD). Lima belas desa itu tersebar di beberapa kecamatan di Kota Ledre.
Sedikitnya ada 15 desa di Kabupaten Bojonegoro belum mengajukan pencairan alokasi dana desa (ADD). Lima belas desa itu tersebar di beberapa kecamatan di Kota Ledre.
Potensi alam yang ada di Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, betul-betul dimanfaatkan warga setempat. Dengan binaan Ademos kerja sama ExxonMobil Cepu Limited, desa tersebut menjadi desa wisata yang memberikan edukasi kepada para pengunjungnya.
Target pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) molor. Padahal Bupati Bojonegoro menargetkan pencairan ADD pada Februari lalu. Namun, hingga saat ini pencairan ADD belum tuntas.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro, Eko Susanto mengatakan, bahwa di Kabupaten Bojonegoro ada sekitar 11 desa tangguh bencana yang tersebar di beberapa kecamatan.
Menginjak usia 12 tahun, membuat Asosiasi untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Ademos) semakin matang mendampingi masyarakat dan menjebatani kebijakan kepemerintah. Sehingga melalui sarasehan sinau bareng desa, Ademos meneguhkan komitmennya untuk membangun desa.
Pembentukan desa tangguh bencana banjir Bengawan Solo sebagai upaya menekan kerugian masyarakat. Seperti disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro, Eko Susanto.
Banjir yang telah menggenangi berbagai titik di Kecamatan Bojonegoro dan sekitarnya pada Rabu (6/3/2019) pagi hingga dini hari tak hanya menggenangi jalan, persawahan dan permukiman warga tapi juga tempat pemakaman umum (TPU). Akibatnya, ada satu jenazah yang terpaksa dimakamkan di desa lain.
Hasil ujian Perangkat Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dipertanyakan, sehingga puluhan peserta ujian perangkat desa mengadu ke Komisi A DPRD Bojonegoro, Senin (25/2/2019).
Puluhan peserta tes perangkat Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro mengadu ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Senin (25/2/2019), lantaran dianggap ada kejanggalan.
Kepala Desa (Kades) Glagahan, Imam Muslih mengatakan, pengisian perangkat sudah dikonsultasikan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu.